KEPALA  DESA NGAWONGGO

KABUPATEN MALANG

 

PERATURAN DESA

NOMOR 01  TAHUN 2018

TENTANG

 

LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI  PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN  ANGGARAN  2017

 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA  DESA NGAWONGGO

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuargan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;

  1. bahwa Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelalaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawa.ratan Desa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang l,aporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

 Mengingat :   1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Unda.ng-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lenrbaran I'regara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambalan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggarar Pendapata! dan Belanja Negara (l,embaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbaharr l embaran Negara Republik lndonesia        Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana        Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentarg Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O91);
  5. Peraturan Menteri Da.lan Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentarg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia TaIu.r 2014 '{umor 2093);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaeGh TertinggaL, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dar Mekarisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo. 159);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (ilerita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertjnggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
  12. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

 

Dengan Kesepakatan Borsama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAWONGGO

dan

KEPALA DESA NGAWONGGO

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :       PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  ANGGARAN 2016

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

  1. Pendapatan Desa Rp.  1.367.719.354,97
  2. Belanja Desa
  3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.  427.532.534,00
  4. Bidang Pembangunan Rp.  788.324.504,00
  5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.       59.942.711,00
  6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.       85.855.261,00
  7. Bidang Tak Terduga Rp. 0

Jumlah Belanja                                                                  Rp  1.361.655.010,00

Surplus                                                                             Rp.        6.064.344,97

  1. Pembiayaan Desa
  2. Penerimaan Pembiayaan Rp.      19.503.172,90
  3. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 25.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a - b)                                                  Rp.       -5.496.827,1        

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Silpa )                 Rp.                       567.517,87

 

Pasal 2

Uraian lebih larjut mengenai hasil pelaksaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercanturn dalarn Lampiran yang terdiri dari:

  1. Lampiran I :Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  2. Lampirar II : Laporan Kekayaan mlilik Desa sampai dengan 31 Desember 2017;
  3. l,ampiran III : Laporan Program Sektoral dari Program Daerah yang Masuk ke Desa.

 

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarg dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Ngawonggo

 

Ditetapkan di      Ngawonggo

pada tanggal      08 Januari 2018

Pj.KEPALA DESA NGAWONGGO

 

 

 

Drs. SURI  WAHYUDI

          Penata Tk I

NIP.1961106 198803 1 005

Diundangkan di Ngawonggo

Pada tanggal   ………………..

Pj.SEKRETARIS DESA NGAWONGGO

 

 

ISROPI

LEMBARAN DESA......... TAHUN ...,. NOMOR.

                 LAMPIRAN     : PERATURAN DESA NGAWONGGO, KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG

NOMOR     TAHUN 2018

TANGGAL         JANUARI 2018

 

 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA NGAWONGGO KECAMATAN TAJINAN

KABUPATEN MALANG

Jalan Suroyudo No.181 Ngawonggo Tajinan 65172 Telp.081235792657

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA NGAWONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG

 

NOMOR : 01/KEP/2018

 

TENTANG

 

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

 TENTANG

LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI  PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

 

Menimbang  : a.  bahwa   untuk melaksanakan   ketentuan Pasal  5  ayat 1 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

  1. bahwa    Kepala    Desa    Ngawonggo   Kecamatan   Tajinan Kabupaten Malang mengajukan draf Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2016;
  2.  bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud dalam  huruf  a  dan  b  ,maka  perlu  menetapkan  Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan        Peraturan   Desa   tentang   Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  2016;

 

Mengingat   : 1.   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa

  1. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014      Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;
  5. 6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016, tentang  Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul  dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  8. 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  9. 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
  10.   11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah;
  13. Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. 15.   Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
  15.   Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 athun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
  16. 1 Peraturan Desa Ngawonggo  Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)  Desa Ngawonggo Tahun 2013 - 2019
  17. Peraturan Desa Ngawonggo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)  Desa Ngawonggo Tahun 2017

MEMUTUSKAN  :

 

Menetapkan:

KESATU     : Menyepakati Rancangan    Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa  Ngawonggo, Kecamatan  Tajinan, Kabupaten  Malang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

 

KEDUA       :   Jumlah Realisasi Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Tahun Anggaran 2017 sebagai  berikut :

 

  1. Pendapatan Desa Rp. 1.367.719.354,97
  2. Belanja Desa
  3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

                                                                        Rp.    427.532.534,00

  1. Bidang Pembangunan Rp.    788.324.504,00
  2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.     59.942.711,00
  3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.   85.855.261,00
  4. Bidang Tak Terduga Rp. 0

Jumlah Belanja                                           Rp  1.361.655.010,00

 

Surplus                                                           Rp.        6.064.344,97

 

  1. Pembiayaan Desa
  2. Penerimaan Pembiayaan Rp.      19.503.172,90
  3. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 25.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a - b)                            Rp.       -5.496.827,10    

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Silpa )      Rp.          567.517,87

 

KETIGA        :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di Ngawonggo

pada tanggal 02 Januari 2018

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA  NGAWONGGO

 

 

 

 

 

Drs. H.RAHMAT SUBARI