KEPALA DESA NGAWONGGO

KABUPATEN MALANG

 

PERATURAN DESA NGAWONGGO

NOMOR  02  TAHUN  2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA NGAWONGGO,

 

Menimbang     : a.   bahwa sesuai dengan pasal 30 ayat 2 huruf d  Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

  1. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

 

Mengingat       : 1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
  13. Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016
  15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 athun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
  16. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013 - 2019
  17. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAWONGGO

dan

KEPALA DESA NGAWONGGO

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan    :   PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

 

Pasal 1

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

 

  1. Pendapatan Desa                                                 1.187.059.984,-
  2. Belanja Desa
  3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa            Rp. 362.033.000,-
  4. Bidang Pembangunan                                         Rp. 731.630.000,-
  5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     Rp. 38.510.435,-
  6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                       Rp. 66.670.608,55
  7. Bidang Tak Terduga                                            Rp.                    0,-

     Jumlah Belanja                                                        Rp. 1.187.059.984,-

Surplus/Defisit                                                                                Rp. 0,-

                                                                                                             

  1. Pembiayaan Desa
  2. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
  3. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan (a – b)                                                               Rp. 0,-

                                                                                                              

Pasal 2

 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngawonggo

 

Ditetapkan di  NGAWONGGO

pada tanggal  06 Mei  2016

 

KEPALA DESA NGAWONGGO

 

 

 

 

 

 KHOIRUL HUDA

 

 

 

Diundangkan di      : NGAWONGGO

pada tanggal          :   06 Mei  2016

 

Pj. SEKRETARIS DESA NGAWONGGO

 

 

 

                                                                                                      

I S R O P I

                                                                                                                     

LEMBARAN DESA NGAWONGGO NOMOR 02 TAHUN  2016